Ham (masalah TKI di Malaysia)

Jakarta Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki persamaan dan keseragaman dalam berbagai hal. Paling mencolok dari fenomena tersebut adalah ras dan agama. Masing-masing negara didominasi oleh penduduk dengan ras Melayu dan beragama Islam. Persamaan itu secara otomatis menyebabkan banyaknya kesamaan budaya dan bahasa. Kalau kita cermati budaya dan bahasa yang ada di kedua negara bisa sama-sama difahami.

Berdasarkan sejarah rakyat Indonesia memiliki ikatan yang kuat dengan rakyat di Malaysia. Setidaknya dalam literatur studi bidang sejarah dinyatakan bahwa penyebaran Islam ke wilayah Indonesia bermula dari wilayah Malaysia. Khususnya di Malaka dan berbagai migrasi baik dari Indonesia ke Malaysia. Atau sebaliknya sudah dilakukan semenjak manusia mulai mengenal peradaban alat transportasi laut.

Pertama, Malaka sebagai pusat penyebaran Islam berperan strategis dalam mempercepat proses Islamisasi di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dampaknya Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kesamaan dalam bermahzab.

Kedua, migrasi di kedua belah pihak baik Indonesia atau Malaysia melahirkan persamaan identitas kebudayaan yang bernama melayu. Bahkan, seorang pangeran bernama prameswara dari Kerajaan Palembang membangun sebuah kesultanan yang besar bernama Malaka.

Perjalanan sejarah yang panjang di antara sesama rumpun Melayu menyebabkan adanya ikatan emosional yang begitu kuat. Setelah masing-masing negara menentukan nasibnya sendiri, pasca jatunya rezim kolonialisme dan imprealisme bangsa Eropa, baik Indonesia yang dijajah Belanda atau pun Malaysia yang dijajah Inggris harus terpisahkan oleh batas teritorial dan legal formal kenegaraan. Sehingga, muncullah istilah Melayu Indonesia dan Melayu Malaysia. Akan tetapi kedua negara ini sulit dibedakan karena memiliki akar budaya dan sejarah yang sama.

Pada perjalananya, baik Malaysia atau pun Indonesia memilih jalan sendiri-sendiri. Terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Indonesia dengan arsitek pembangunan yang lebih agresif dari Malaysia mencoba membangun negara dengan menjadikan ekonomi dan kesetabilan politik sebagai panglima. Sedangkan Malaysia lebih mengedepankan sektor pendidikan yang memiliki nilai investasi jangka panjang bagi bangsanya. Di antara kedua pilihan tersebut tidak ada yang dianggap lebih baik atau buruk dalam konsep perdebatan. Tetapi, realitalah yang akan membuktikan.

Pada kenyataanya Indonesia gagal menjalankan strategi pembangunanya sedangkan Malaysia mampu unggul dalam jangka panjang. Khususnya di era globalisasi seperti saat ini.

Kegagalan Indonesia dalam membangun menyebabkan permasalahan dalam bidang ekonomi khususnya excess labour. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta pemerintah ternyata tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan menjanjikan. Permasalahan ini disebabkan oleh banyak faktor. Tetapi, yang paling parah adalah mismanagement dalam penyelenggaraan negara.

Permasalahan salah urus negara yang paling mencuat adalah tentang korupsi dan buruknya kreativitas decision maker. Sehinnga, ada atau tidaknya pemerintah tanpa ada bedanya. Justru dengan adanya pemerintah membebani warganya dalam beraktivitas. Kelebihan tenaga kerja ini menyebabkan adanya arus migrasi dari perekonomian yang kurang mapan menuju perekonomian yang lebih makmur.

Pada sisi yang lain ternyata hasil investasi jangka panjang Malaysia memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian Malaysia. Ditambah lagi profesionalitas penyelenggara negara dan tanggung jawab kepada rakyat membuat kondisi kehidupan di Malaysia terasa lebih baik dan menggiurkan bagi warga Indonesia.

Secara alamiah maka terjadilah arus pergerakan tenaga kerja ke Malaysia. Mengingat negara ini memiliki akar budaya dan kesamaan adat istiadat. Sehingga, setiap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang hijrah ke Malaysia tidak perlu belajar lebih lama dalam bidang budaya dan bahasa. Ditambah lagi banyaknya kesempatan yang menjanjikan ringgit di negeri jiran ini dikarenakan proporsi jumlah penduduk dan perekonomian masih belum simbang.

Menurut data Imigrasi Malaysia ada dua juta TKI di Malaysia yang terdiri atas 1,2 juta TKI legal dan 800.000 ilegal telah bermukim Di Malaysia sampai dengan tahun 2007-2008. Migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia khususnya mengisi bidang pekerjaan yang, tanpa disadari oleh pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki potensi permasalahan yang siap meledak di masa yang akan datang.

Permasalahan tersebut mengakar pada dua hal. Sumber daya manusia (SDM) buruh migrant yang tidak memadai khusunya dalam latar belakang pendidikan dan birokrasi pemerintah Indonesia yang buruk dan merajalelanya korupsi.

Sebenarnya perekonomian Indonesia dan Malaysia sangat tergantung pada kerja sama dalam bidang buruh migrant ini. Pada sisi Indonesia diterimnya tenaga kerja asal Indonesia di Malaysia merupakan lapangan perkerjaan bagi banyak warga negara Indonesia. Mengingat pemerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyatnya.

Bagi Malaysia kedatangan para buruh migrant ke negaranya menguntungkan pada dua hal. Ketersediaan tenaga kerja kasar dan bisa dibayar dengan harga yang lebih murah, seperti di sektor perkebunan, kontruksi, jasa pembantu rumah tangga dan manufaktur. Artinya, roda ekonomi kedua negara juga terbantu dengan kerja sama ini.

Para TKI yang datang ke Malaysia pada kenyataannya harus melalui proses yang resmi atau legal. Untuk mengurus izin atau permit setiap buruh migran legal harus membayar sekitar RM 1.800 untuk izin kerja. Itu berarti bahwa dari gaji rerata sebesar RM 13-20, sebenarnya setiap buruh migrant mengembalikan RM 5 di antaranya ke pemerintah Malaysia (Wahyudi, 2007).

Sedangkan yang mengalir ke anggaran pemerintah Indonesia secara pasti sulit dihitung. Tapi, Wahyudi Kumorotomo, seorang pengajar FISIP UGM, tahun 2007 menyampaikan dalam makalahnya bahwa ketika Indonesia masih menghadapi krisis pada periode antara 1999-2001, misalnya, tercatat bahwa remittance dari buruh migran ke tanah air mencapai Rp 28,29 triliun. Secara lebih jauh dapat disimpulkan bahwa buruh migrant legal juga membayar kewajibannya kepada kedua negara secara mahal.

Sayangnya, baik pemerintah Indonesia dan Malaysia kurang menghargai jasa dan kontribusi mereka. Status buruh migrant atau para TKI masih dianggap rendah, atau bahkan secara ekstrim dikatakan sebagai budak (Slaver/Maid).

Hal ini bisa dilihat dari berbagai perlakuan yang diterima dari kedua negara. Pemerintah Indonesia hanya mau menerima devisa yang dihasilkan para buruh migrant tanpa mau mengelola secara profesional dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah Malaysia menganggap bahwa pemerintah Indonesia yang harus bertanggung jawab karena dengan diterimanya TKI bekerja di negaranya ini sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

Berbagai permasalahan seputar TKI Di Malaysia pada akhirnya muncul ke permukaan. Muhammad Iqbal (dalam tulisanya sebuah harian terbit di Jawa Timur) mengatakan bahwa tahun 2009 merupakan tahun duka bagi TKI di Malaysia. Sebagai contoh kasus terakhir adalah penganiayaan Siti Hajar oleh majikan dan kematian Muntik Hani akibat disiksa majikannya di Malaysia beberapa bulan lalu.

Sebenarnya permasalahan TKI di Malaysia ibarat fenomena gunung es yang kalau dibiarkan lama akan menyebabkan kerugian sosial bagi kedua negara. Dalam setahun KBRI Kuala Lumpur harus menampung sekitar 1.000 kasus TKI yang lari dari majikan dan sekitar 600 kasus kematian TKI di Malaysia. Itu belum termasuk data di empat Konsulat Jenderal RI di Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, dan Kuching yang diperkirakan hampir sama dengan data kasus di KBRI Kuala Lumpur.

Pihak yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas problematika TKI di Malaysia pada khususnya dan di luar negeri pada khususnya adalah pemerintah Indonesia. Kenapa demikian, karena pemerintah Indonesia adalah pihak yang mengirimkan tenaga kerja. Sudah selayaknya pihak ini mengelolanya dengan profesional.

Apabila dikelola dengan baik sebenarnya juga memberikan manfaat yang besar bagi negara. Kalau ditinjau lebih dalam di tubuh pemerintah Indonesia ada dua hal yang menjadi permasalahan utama. Pertama, pemerintah Indonesia gagal mendidik buruh migrant yang kompetitif dan memiliki skill yang memadai dan yang kedua birokrasi pemerintah Indonesia terlalu banyak korupsi yang menyebabkan terdistorsinya kebijakan.

SDM yang tidak memadai dan skill yang kurang justru menyebabkan permasalahan ketika para TKI sudah sampai di tempat tujuan. Mayoritas, pekerja kasar yang datang untuk bekerja kasar memiliki latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Sebagai contoh biasanya hanya lulusan sekolah menengah pertama dan sangat sedikit yang lulus sekolah menengah atas atau bahkan perguruan tinggi. Sehingga, skill yang dimiliki juga rendah apabila dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari Filipina atau India.

Tidak hanya skill yang rendah. Tetapi, juga menyebabkan intelektualitas yang rendah. Maka terjadi kesulitan apabila menghadapi masalah atau berfikir secara jernih. Dengan kata lain mudah sekali tertipu. Baik oleh para majikan, agent tenaga kerja, atau pun oknum pemerintah.

Penyelenggara negara yang korup dan tidak bertanggung jawab menambah penderitaan para tenaga kerja. Khususnya dari sisi perizinan dan pengayoman. Pemerintah tidak bertanggung jawab dengan memastikan bahwa setiap buruh migrant yang berangkat ke luar negeri memiliki kopetensi, skill, dan kapabilitas yang memadai pada bidangnya. Yang diharapkan adalah mereka mau membayar pajak dan berbagai uang yang disyaratkan sudah cukup. Tanpa memikirkan dampaknya ke depan. Bahkan, kerja sama antara oknum pemerintah dan agen tenaga kerja sering kali menjerumuskan para tenaga kerja bekerja tidak sesuai bidangnya dan menarik biaya keberangkatan yang melebihi apa yang harus dibayar oleh para pekerja.

Penderitaan para buruh migrant sebenarnya berlanjut secara terus menerus. Tidak hanya karena kompetensi dan pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Terlebih dari itu oknum pemerintah terutama yang berhubungan dengan berbagai urusan tenaga kerja seperti imigrasi dan departemen tenaga kerja sering memeras para buruh migrant. Sebagai contoh ketika para buruh migrant ini kembali dari Malaysia ke Indonesia. Mereka selalu dipisahkan dengan penumpang biasa baik tourist, pelancong, atau pun pelajar. Tujuanya adalah untuk memudahkan mengorganisir dalam memanfaatkan keluguan mereka untuk diperas.

Para oknum ini berupaya mencari setiap kesalahan. Atau bahkan mengada-ngada setiap kesalahan dengan ujungnya adalah meminta uang dari para TKI. Hal seperti ini bisa ditemui di berbagai pintu kedatangan atau keberangkatan internasional. Khusunya yang membuka line penerbangan ke berbagai kota Di Malaysia.

Ironis dan lengkap sudah penderitaan para buruh migrant ini. Di tempat kerja mereka terkadang membanting tulang tanpa mengenal lelah dengan durasi masa kerja hampir 18 jam sehari. Sedangkan, di Indonesia pemegang kebijakan justru tidak bertanggung jawab. Dan, bahkan ada sebagian oknum yang menjadikan sapi perahan.

Sebenarnya martabat mereka jauh lebih baik daripada para pegawai penyelenggara negara atau apara oknum ini yang menyalahgunakan jabatan serta berusaha memperkaya diri. Karena, mereka mencari jalan dan inisiatif terhadap kebuntuan dan ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.